oleh

Drainase Tak Terintegrasi, Gambaran Koordinasi Buruk Antar Pemerintah di Sumut

-Review Proyek-83 Dilihat

Medan – Pemerintah Kota Medan sangat agresif dalam melaksanakan pembangunan dan perbaikan drainase kota pada tahun 2024 lalu. Pembangunan itu dilakukan mulai dari drainse sekunder hingga drainase tersier yang panjangnya mencapai ribuan meter dan diklaim mampu menanggulangi masalah banjir di Kota Medan.

Faktanya, klaim itu tidak terbukti. Persoalan banjir masih terjadi bahkan di tahun 2025 ini.

“Dimana saja hujan, medan sama saja. Banjir lagi dan banjir lagi,” kata praktisi konstruksi di Sumatera Utara, Ir TM Pardede, Selasa, 4 November 2025.

Sosok yang pernah menjabat Ketua Umum Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) 2017-2022 ini menegaskan, perbaikan total draninase yang dilakukan hampir pada seluruh penjuru Kota Medan pada tahun 2024 itu tidak berhasil mengendalikan banjir. Anggaran bernilai ratusan miliar rupiah yang dikucurkan terbukti hanya seperti proyek yang ikut meluap bersama luapan banjir yang selalu memicu keluhan masyarakat. Salah satu persoalannya kata Pardede yakni karena tidak adanya integrasi antar pemerintah dalam penanganan drainase.

“Runoff terjadi dimana-mana meluapkan semua drainase yang ada baik existing maupun yang baru dibangun, tetapi ada sungai yang tidak mengalami banjir. Drainase kita gak kompak dengan persungaian, tidak berintegasi dengan baik, bahkan Kolam Retensi di wilayah Selatan tenang-tenang saja bagaikan kolam renang,” ujarnya.

TM Pardede mengatakan, pembangunan sistem drainase harus dilakukan secara terkoodinir antara berbagai pemangku kepentingan lintas pusat dan lintas daerah. Hal itu sama sekali tidak menyalahi prinsip otonomi daerah. Namun, justru akan menjadi implementasi dari UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan UU no 17 tahun 2019 tentang sumber daya air.

“Hubungan antar pemerintah pusat, provinsi dan daerah dalam pengelolaan drainase perkotaan, persungaian jelas diatur berdasarkan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah dengan pembagian kewenangan yang jelas. Tapi agar hasilnya bisa maksimal dalam mengentaskan persoalan banjir, maka harus ada kerjasama yang solid,” pungkasnya. (SK04)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *