Medan – Tiga hari kerusuhan yang melanda sejumlah kota di Indonesia, termasuk Medan, meninggalkan duka mendalam. Nyawa melayang, harta benda dijarah, dan infrastruktur yang dibangun dengan uang rakyat luluh lantak. Kota-kota tampak seperti usai perang, dipenuhi puing-puing bangunan terbakar dan jalanan penuh sampah yang kini mulai dibersihkan aparat.
“Tidak ada pemenang dalam kerusuhan ini. Republik menjerit, ibu pertiwi menangis,” ujar TM Pardede, Ketua Dewan Pengawas Gapensi sekaligus Ketua Bidang Infrastruktur KAD Sumut, dalam pernyataannya, Senin (1/9).
Menurutnya, huru-hara tersebut merupakan pelampiasan kekecewaan masyarakat terhadap perilaku buruk para pemegang kekuasaan, khususnya maraknya korupsi. Ia menyinggung Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap dua lembaga strategis di Sumut, yakni Dinas PUPR Sumut dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) I.
“OTT ini menampar wajah Gubernur dan Menteri PU. Padahal Presiden sudah berulang kali mengingatkan tentang pemberantasan korupsi. Nyatanya, suap dan gratifikasi masih jadi praktik lumrah, bahkan jual beli proyek sebelum tender dengan fee 10 persen,” tegasnya.
Pardede menyebut masyarakat semakin kehilangan kesabaran. Kasus korupsi yang berlarut-larut tanpa penyelesaian nyata hanya akan memperbesar gelombang ketidakpuasan publik. Bahkan, para pengusaha konstruksi di Sumut pun turut resah karena dunia usaha kian terpuruk akibat tata kelola pemerintahan yang dinilai buruk.
“Publik sudah terang-terangan mengatakan pejabat tidak takut dihukum mati, hanya takut kalau miskin. Tidak ada perubahan meski sudah ada OTT. Sistem pengadaan barang dan jasa masih penuh persekongkolan dan gratifikasi,” katanya.
Ia menegaskan, demonstrasi yang menelan korban jiwa dan kerugian besar ini harus dijadikan hikmah bagi Pemprov Sumut. “Rakyat menginginkan perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan. Jangan lagi ada pembangunan yang berbau korup. Masyarakat sudah menuntut dengan caranya sendiri,” ungkapnya.
Pardede juga mengimbau agar pelaku usaha di Sumut tidak ikut terjebak dalam praktik suap maupun persekongkolan proyek pemerintah. “Rakyat semakin cerdas dan jeli mengawasi. Jika korupsi masih dipelihara, jangan heran jika amarah publik kembali meledak,” ujarnya.
Ia menutup dengan harapan agar Sumut bisa keluar dari stigma sebagai provinsi paling korup, dan kembali menjadi daerah yang damai dengan pemimpin berintegritas. “Mari kita wujudkan tata kelola pemerintahan yang jujur, adil, dan berintegritas. Sumut butuh perubahan nyata, bukan sekadar janji,” pungkasnya. (SK02)
Komentar