Medan – Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Provinsi Sumatera Utara menyayangkan aksi mogok kerja yang dilakukan para dokter spesialis di UPT RSUD Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Aksi tersebut dinilai dapat berdampak pada kualitas pelayanan dan merugikan pasien yang membutuhkan layanan kesehatan.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Herdensi Adnin, mengingatkan para dokter untuk mempertimbangkan dampak dari aksi tersebut.
“Seorang dokter atau dokter spesialis memiliki kewajiban moral dan profesional untuk senantiasa melindungi hidup dan keselamatan pasien serta memberikan layanan bermutu kepada semua pasien,” ujarnya, Selasa (16/9).
Herdensi menegaskan, tuntutan para dokter seharusnya dapat dibicarakan bersama pemerintah daerah tanpa harus melakukan aksi mogok yang berimplikasi pada terganggunya pelayanan pasien.
“Ombudsman RI Perwakilan Sumut meminta kepada dokter-dokter spesialis di RSUD Kotapinang untuk menghentikan mogok kerja,” tegasnya.
Selain itu, Ombudsman Sumut juga mendesak Bupati Labuhanbatu Selatan segera menyelesaikan permasalahan ini secara cepat dan menyeluruh, agar pelayanan kesehatan tidak terganggu. Pemerintah daerah pun diharapkan segera menanggapi tuntutan para dokter secara proporsional, namun tetap memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berjalan optimal.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, para dokter spesialis di RSUD Kotapinang menyampaikan tiga tuntutan. Pertama, pembayaran dana remunerasi yang disebut tidak dibayarkan dalam setahun terakhir. Kedua, transparansi terkait pembayaran remunerasi. Ketiga, menuntut Plt Direktur RSUD Kotapinang agar memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, tidak anti kritik, tidak arogan, mampu bersikap adil, serta berkoordinasi dengan staf dan pegawai.
Aksi mogok ini direkam dalam video dan menjadi viral pada Selasa (16/9/2025). (SK07)
Komentar